PURWAKARTA | Kin.co.id – Pengamat kebijakan publik Agus M Yasin,menyayangkan atas sikap mantan bupati dua periode Dedi Mulyadi yang masih terus merecoki kepemimpinan Bupati Anne Ratna Mustika.
“Saya heran dengan sikap Dedi Mulyadi yang masih berkecimpung mengatur kepala OPD dan kepala desa untuk tidak mematuhi bupati yang Syah. dengan dalih penertiban sampah atau galian C kapasitasnya sebagai Apa?” kata Agus.
Menurut Agus M Yasin, kalau kapasitasnya sebagai anggota DPR RI kan ada aturannya tidak seenaknya. Berdasarkan UUD NRI 1945, DPR memiliki peran besar dengan tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi anggaran.
“Kalau kaitannya dengan pengawasan, yang diawasi bukan lingkup Purwakarta saja. Apalagi dalam bertindak melakukannya dengan gaya belah bambu, seperti halnya terhadap penertiban pelanggaran ijin maupun pelanggaran tata ruang. Contohnya terhadap pengalihan sungai untuk pembangunan Cikao Park, Wisata Air Gulampok atau perumahan yang melangar Garis Sepadan Sungai tidak diinspeksi.”Ungkap Agus M Yasin.
Dikatakan Agus Yasin,terus terang saja, atas nama lembaga atau rakyat sekalipun. Tindakan mencampuri urusan eksekutif itu tidak dibenarkan, apalagi dengan memerintahkan pejabat sambil disebarkan melalui media online.
Agus M Yasin menambahkan harusnya kalau murni memperjuamgkan kepentingan rakyat dan daerah, berbuatlah di pusat untuk kemajuan Purwakarta. Dan kalau mau berargumen tentang persoalan apapun, berdebatlah dengan tokoh tokoh nasional atau Anggota DPR yang begitu intens menyuarakan kepentingan rakyat secara nasional. Bukan ikut campur merecoki persoalan penerintahan, mengobok obok emosi rakyat Purwakarta, bahkan sampai urusan pelantikan RT dan RW yang bukan kewenangannya pun seolah tidak mau ketinggalan.(red)
