Tuban | Kin.Co.Id – Publik Desak: Periksa Seluruh Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek hingga Kasatreskrim Polres Tuban
Kabupaten Tuban sedang tidak baik-baik saja. BBM subsidi jenis solar dan pertalite—hak rakyat kecil—diduga dijarah secara sistematis dan brutal, sementara penegakan hukum justru lumpuh total dari tingkat Polsek hingga Polres.
Skandal ini bukan lagi isu lokal. Ini adalah kejahatan terorganisir yang diduga melibatkan pembiaran aparat secara berjenjang. Fakta lapangan menunjukkan praktik pengurasan BBM subsidi berlangsung merata, lama, dan nyaris tanpa gangguan, memunculkan satu pertanyaan besar:
Bagaimana mungkin kejahatan sebesar ini terjadi tanpa diketahui Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek, dan Kasatreskrim Polres Tuban?
INDIKASI PEMBIARAN BERJENJANG
Hampir di seluruh wilayah Tuban, SPBU diduga menjadi titik operasi mafia BBM subsidi. Modusnya seragam:
kendaraan bolak-balik tanpa batas,
jeriken industri bebas mengisi,
barcode ganda dibiarkan aktif,
dugaan gudang penimbunan tak tersentuh.
Jika satu-dua SPBU lolos, itu kelalaian.
Jika hampir semuanya “aman”, itu sistem.
Dan jika sistem ini berjalan lama, maka dugaan pembiaran aparat dari tingkat Polsek hingga Polres tak terelakkan.
POLSEK BUKAN PENONTON
Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek adalah aparat terdekat dengan TKP. Mustahil mereka tidak tahu jika penyelewengan BBM subsidi terjadi di wilayahnya sendiri.
Ketidaktahuan bukan pembelaan, melainkan indikasi kegagalan atau kesengajaan.
Publik menduga kuat:
laporan masyarakat tidak ditindak,
penindakan sengaja dilemahkan,
kasus “diamankan” sebelum naik ke atas.
KASAT RESKRIM DALAM SOROTAN UTAMA
Di level Polres, Kasatreskrim Polres Tuban berada di posisi paling krusial. Jabatan ini seharusnya menjadi pemutus mata rantai kejahatan, namun justru dituding sebagai simpul pembiaran.
Dugaan paling serius yang beredar:
adanya setoran atau pengondisian yang membuat penegakan hukum seolah dimatikan dari dalam.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan:
kejahatan jabatan,
obstruction of justice,
dan potensi tindak pidana korupsi.
TUNTUTAN PUBLIK: SAPU BERSIH
Melihat skala dan dampak kejahatan ini, publik menuntut langkah ekstrem dan menyeluruh:
Periksa seluruh Kapolsek di Kabupaten Tuban tanpa kecuali
Periksa seluruh Kanit Reskrim Polsek terkait pembiaran BBM subsidi
Copot dan periksa Kasatreskrim Polres Tuban
Ambil alih penanganan oleh Polda Jatim atau Mabes Polri
Audit rekening, aset, dan gaya hidup pejabat terkait
Tindak SPBU dan jaringan mafia tanpa pandang bulu
Tidak boleh ada kambing hitam. Ini bukan ulah pemain kecil, ini dugaan kejahatan struktural.
NEGARA ATAU MAFIA?
BBM subsidi adalah uang negara. Ketika ia dijarah dan aparat diam, maka negara sedang kalah. Dan ketika hukum ditidurkan, mafia mengambil alih peran negara.
Jika institusi penegak hukum gagal membersihkan dirinya sendiri, maka tekanan publik akan menjadi pengadilan terakhir.
Di Tuban, rakyat menunggu: negara hadir atau mafia yang terus berkuasa.
Redaksi membuka ruang hak jawab. Namun bungkamnya aparat hanya akan memperkuat dugaan publik…..bersambung