Tulungagung | Kin.Co.id – Layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, terancam lumpuh. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waung 2 resmi menghentikan operasional sementara mulai Jumat (5/12/2025). Penghentian ini dipicu oleh krisis dana operasional yang disebut bersumber dari keterbatasan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang diterima pengelola.
Keputusan penghentian operasional ini diambil setelah pengelola memastikan bahwa dana yang cair tidak mampu menutup kebutuhan distribusi makanan hingga akhir pekan. Padahal, SPPG Waung 2 selama ini menjadi salah satu titik vital penyaluran makanan bergizi bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ironisnya, kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Di saat program pemenuhan gizi terus digaungkan sebagai prioritas nasional dalam upaya penurunan angka stunting dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, justru di lapangan distribusi terhambat akibat persoalan klasik: kekurangan anggaran operasional.
Hasil penelusuran sementara mengungkap bahwa biaya distribusi, logistik, hingga pengadaan bahan pangan mengalami lonjakan, sementara dana yang diterima tidak mengalami penyesuaian. Akibatnya, pengelola berada dalam posisi sulit—memilih antara tetap beroperasi dengan risiko merugi atau menghentikan layanan demi menjaga keberlangsungan program ke depan.
“Kalau dipaksakan, distribusi tidak akan maksimal dan justru berisiko menimbulkan persoalan baru,” ungkap salah satu pengelola SPPG Waung 2 yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejumlah penerima manfaat mengaku mulai cemas karena bantuan makanan yang selama ini rutin diterima kini terhenti tanpa kepastian kapan akan kembali berjalan. Terlebih, sebagian besar penerima merupakan warga dengan kondisi ekonomi pas-pasan yang sangat bergantung pada program tersebut.
Lebih jauh, penghentian layanan ini juga membuka ruang kritik terhadap tata kelola anggaran program nasional di daerah. Publik mempertanyakan transparansi penyaluran dana, perencanaan kebutuhan riil di lapangan, serta kesiapan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan layanan strategis seperti pemenuhan gizi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional terkait terhentinya operasional SPPG Waung 2. Masyarakat kini menanti langkah cepat pemerintah agar distribusi makanan tidak berhenti terlalu lama dan tidak berdampak langsung pada gizi anak-anak di wilayah tersebut.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari ketepatan perencanaan, pengawasan, dan keberanian negara memastikan tidak ada layanan dasar yang terhenti di tengah jalan.