Purworejo | Kin.Co.Id – Dugaan praktik pungutan liar di Satpas Polres Purworejo kembali memantik kemarahan publik. Dalam proses layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, sejumlah warga mengaku dipaksa membayar biaya tambahan di luar tarif resmi.
Temuan awal di lapangan menunjukkan adanya pola pungutan yang terstruktur dan berulang, seakan‐akan menjadi bagian “kebiasaan” yang telah berlangsung lama.
Di tengah derasnya laporan, publik menilai ada kejanggalan besar: Kapolres Purworejo AKBP Andry Agustiono serta Kasatlantas yang membawahi Satpas justru terkesan diam dan tidak mengambil langkah tegas.
Respons resmi yang ditunggu masyarakat tak kunjung muncul, memunculkan dugaan adanya ketidaktegasan—bahkan kemungkinan pembiaran.
Awak media telah berulang kali meminta klarifikasi, namun tidak satu pun pejabat utama Polres Purworejo yang bersedia memberikan jawaban, baik tertulis maupun wawancara langsung. Sikap bungkam ini memunculkan pertanyaan lebih jauh tentang transparansi dan komitmen pemberantasan pungli.
Sementara itu, beberapa warga mengungkapkan bahwa proses pelayanan di Satpas kerap diarahkan ke jalur tidak resmi dengan imbalan sejumlah uang. Prosedur yang seharusnya sederhana menjadi berbelit ketika warga menolak “tarif tambahan” tersebut.
Ketika pimpinan tertinggi kepolisian daerah setempat tidak segera turun tangan, publik menilai masalah ini berpotensi meluas. Diperlukan audit mendalam serta langkah tegas untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak dijadikan ladang keuntungan oknum.
Sampai berita ini diturunkan, Polres Purworejo belum memberikan penjelasan resmi, sementara dugaan pungli terus mengemuka dan menunggu penanganan serius……bersambung