PURWAKATA | Kin.co.id – Beredarnya video pertemuan Anggota DPRD RI Deei Mulyadi dengan sejumlah Kades di hotel plaza viral. Apakah terkait branding ambulan atau ada tujuan dan rencana lain antara Dedi Mulyadi dan para kades.
pertemuan beberapa Kades dengan Wakil Ketua Komisi IV Anggota DPR RI, pada tanggal 30 September 2022 jam. 19.41 WIB. pengamat Kebijakan Publik.Agus M. yasin menduga ada sesuatu hal, dan bukan sekadar ngumpul biasa. Karena kalau tidak ada yang penting, mengapa harus di hotel berbintang ?
“Ya, kebebasan berkumpul adalah hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan gagasan, dan mempertahankan pendapat atau gagasan itu sendiri. Kebebasan berkumpul sebagai hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak sipil dan politik.
Tetapi jika dicermati keseriusan berkumpulnya, bukan hal yang pasti pasti ada pengarahan khusus jika bahasa melihat.”Kata Agus M. Yasin. Senin (3/10).
Menurut Agus M. yasin,Terlepas dari apapun, jika memang terkait dengan kepentingan politik. Maka harus hati-hati, karena larangan buat Kepala Desa jelas, yakni berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik ,dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Lalu kalau menyangkut sesuatu yang di luar kewajaran terhadap pemangku kebijakan, sepatutnya Kepala Desa harus taat pada etika dan tidak boleh menjalankan dua perintah yang sama yang bersinggungan.”Ungkapnya.
Dikatakan Agus M. Yasin, apabila ada yang berlaku tidak loyal dan atau pencideraan etika terhadap Bupati, maka hal itu tidak perlu dilakukan lagi, kecenderungannya lebih nurut kepada pihak eksternal yang mempengaruhinya dibandingkan terhadap Bupatinya.
“Oleh, agar tidak terjadi perilaku yang diduga mengarah pada perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti pencopotan gambar bupati pada kendaraan Ambulans atau bentuk lainnya. Maka Bupati segera melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa, serta memberi sanksi tegas jika ada yang membandel.”Tegasnya .
“Tidak kalah pentingnya, dengan seringnya Kepala Desa digiring dalam pertemuan-pertemuan yang berkesan politis. Itu juga harus diminta kehelasannya.”Pungkasnya.
Merah
