PURWAKARTA | Kin.co.id – Anggota DPRD Purwakarta sebagai wakil rakyat diminta mentaati fungsi baggeting dan fungsi Legislasi melekat pada anggota dewan bukan malah melakukan pekerjaan untuk salah satu golongan.
Hal ini diungkapkan Praktisi Hukum Riad Habdul Hanan,menanggapi banyaknya anggota DPRD Purwakarta yang sudah lepas kendali dari janji yang diungkapnya saat dilantik menjadi anggota DPRD dengan mengabaikan sejumlah sidang paripurna diantaranya pembahasan APBD Perubahan.
“Tentu saja mencederai sebab _fungsi baggeting dan fungsi Legislasi harus melekat pada anggota dewan. pada saat paripurna. Teknisnya rapat dulu.Baru walkout. Bukan tidak hadir sejak awal. Itu pelanggan. Harus ada sanksinya”Kata Riad Abdul Hanan,Sabtu (22/10).
Sementara menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus M Yasin, menyebutka sebagai wakil rakyat seharusnya anggota DPRD bekerja untuk rakyat jangan justru bekerja untuk kepentingan golongan. Kasus tidak hadirnya sejumlah anggota dewan dalam beberapa kali sidang paripurna itu mencederai hati rakyat terlebih lagi menerima gratifikasi dari seseorang yang masih memiliki ambisi kekuasaan demi memuluskan putra Mahkotanya untuk bertahta di Purwakarta.
Menurut Agus M Yasin, Hal yang memprihatinkan kali,salah seorang anggota Dewan dari Fraksi PKB yang tidak mentaati hukum dengan mengabaikannya tempat wisata yang dimilikinya tidak berijin dan yang diduga melanggar batas sepadan sungai.
“Semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama atas hukum .. Asas Equality before the low jangan mentang sebagai anggota dewan menghalalkan segala cara”Kata Agus M Yasin.
baik Riad Abdul Hanan maupun Agus M Yasin berharap Aparat Penegak hukum yang pura pura tidak mendengar dan tidak melihat atas apa yang dilakukan para anggota dewan tersebut namun seharusnya APH segera melakukan tindakan dengan melakukan penyelidikan dan Penyidikan.(red)
