MAJALENGJA,JAWA BARAT | Kin.co.id – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait permasalahan Tanah Lanud S Sukani di Desa Salawana diduga dimanfaatkan segelintir oknum yang ingin menggulingkan pemerintahan Desa Salawana hal tersebut sudah menjadi bagian provokatif serta mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat Desa Salawana.
Dalam pengawasan perlu adanya musyawarah sehingga tidak terjadi provokasi terkait apa yang terjadi rasa keberatan tersebut. Namun jika menggunakan cara sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok oknum ini sudah menyalahgunakan aturan atau kepentingan sekelompok orang, hal tersebut bisa mengundang atau memancing keresahan masyarakat desa salawana disebabkan terganggunya oleh hal ini.
Di tempat terpisah juga tim penasehat hukum Kepala Desa Salawana juga menyampaikan bahwa pihak – pihak tertentu seharusnya tidak terlalu cepat mengambil satu tindakan apalagi belum jelas kebenaranya , hal ini mengakibatkan serta dampak kepada masyarakat yang hanya sekedar ikut-ikutan yang mana terprovokasi oleh oknum serta memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang lain.
“Diharapkan masyarakat tidak gegabah, harus dapat mengkroscek kembali data data terdahulu, jangan mau di provokasi oleh Oknum oknum tertentu yang hanya memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan politiknya, disebutkan dalan Asset Lanud S Sukani Bahwa sudah ada Sertifikat sejak tahun 1985,” terang Arie Chandra, S.H, M.H Penasehat Hukum .
“Adapun surat yang akan dilayangkan oleh pihak Forum Masyarakat Desa Salawana Hak Birokratif dan tidak akan dihalangi karena sebagai sosial kontrol punya Hak yang dilindungi undang-undang, Namun setidaknya perlunya dikaji ulang duduk permasalahanya,” tutupnya.
Pihak pengacara Kepala Desa Salawana akan melakukan koordinasi kepada pihak instansi terkait sehingga persoalan ini jelas duduk perkaranya.
Hingga berita ini ditayangkan tim awak media masih menelusuri perkembangan lebih lanjut.
Red
