SIDOARJO // KIN.CO.ID – Pengadaan lahan untuk SMA Negeri Prambon oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo, semakin manarik saja untuk ditelusuri. Bahkan dalam jual-beli lahan di Desa Kedung Wonokerto Kec. Prambon senilai Rp 19 miliar diwarnai kejanggalan,–mulai dugaan pengkondisian di lapangan terkait peralihan hak milik hingga keputusan Dinas Dikbud Sidoarjo yang lebih memilih membeli lahan gogol gilir daripada lahan bersertifikat.
Penelusuran dari berbagai pihak mengungkapkan pengadaan lahan diproyeksikan untuk membangun SMAN Prambon ini mulai digagas pada 2006. Memenuhi tuntutan masyarakat Prambon, sekaligus sebagai bentuk pemerataan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan,–pada era pemerintahan Bupati Win Hendrarso dan Wakil Bupati Saiful Ilah telah mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah dari APBD.
Untuk kepentingan pengadaan lahan, Pemkab Sidoarjo telah membentuk tim sembilan diketuai bupati Sidoarjo dengan anggota seperti Bappeda, BPN dan Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo serta instansi terkait lainnya.
Pada saat itu terdapat lahan bersertifikat milik keluarga Suwandi, pengusaha Sidoarjo yang disetujui untuk dibeli Pemkab Sidoarjo.Tahapan demi tahapan dalam proses jual beli telah dilalui sesuai ketentuan UU telah dilakukan oleh tim sembilan.Termasuk dalam menentukan ganti rugi untuk pembelian lahan itu yang berpedoman hasil kajian appraisal.
Namun dalam perkembangannya, jual beli lahan untuk pembangunan sarana pendidikan itu telah ditunda. Hingga akhirnya,–setelah rencana itu ‘terkubur’ hampir 20 tahun, pada era pemerintahan Bupati Gus Muhdlor, rencana pembangunan SMAN Prambon kembali digagas dimulai dengan pengadaan kebutuhan lahan.
Dalam hal ini Dinas Dikbud Kab. Sidoarjo, rupanya begitu dominan untuk melaksanaan pengadaan lahan tersebut. Bahkan ketika keluarga Suwandi, kembali menawarkan lahannya di Desa Simogirang, Kec. Prambon yang sudah bersertifikat, justru ditolak oleh Dinas Dikbud Sidoarjo. Sebaliknya, Tirto Adi, Kepala Dinas Dikbud lebih memilih membeli lahan berstatus gogol gilir di Desa Kedung Wonokerto, Kec. Prambon.
Padahal untuk pembesan lahan gogol gilir seluas 15 ancer atau 2,1 hektare itu, prosesnya tidak semudah membeli lahan bersertifikat. Banyak tahapan dengan segala keruwetan yang harus dilalui dalam proses peralihan status dari gogol gilir agar bisa diperjualbelikan.
Nah, di sini muncul banyak kejanggalan, mulai dugaan pengkondisian,–mulai keputusan musyawarah desa hingga proses peralihan status dari gogol gilir ke tetap, hingga proses jual beli dari petani di sana ke ke investor,– sebelum akhirnya dijual kembali ke Dinas Dikbud Sidoarjo.
Di mana, pihak investor atas nama Sugiono Adi Salam, sebagai pembeli lahan gogol gilir seharga Rp 13 miliar pada 2022, selanjutnya dijual ke Dinas Dikbud Sidoarjo seharga Rp 19 miliar. Hanya dalam hitungan bulan saja pihak investor telah mengantongi keuntungan Rp 6 miliar.
Banyak pihak menilai mulusnya jual beli lahan gogol gilir ini tidak lepas dugaan adanya sebuah rekayasa. Dlam proses jual beli ini telah melibatkan Kayan, Wakil Ketua DPRD Kab. Sudoarjo, dan Sugiono Adi Salam, pengusaha yang dikenal sebagai rekanan Pemkab Sidoarjo. Juga ada Eko Budi Prasetyo, yang belakangnya juga ada dugaan keterlibatan anggota DPRD periode 2019-2024.
Keterlibatan anggota legislatif dan wakil pimpinan DPRD ini juga tertuang dalam surat penjelasan sebagai jawaban dibuat Andry Ermawan SH, kuasa hukum Kayan dan Sugiono terhadap somasi dari Defirmasi Law Firm Sidoarjo, selaku kuasa hukum Eko Budi.
Perseteruan dua pihak yang sebelumnya bermitra saat membeli lahan gogol gilir itu, sekarang telah diproses di Polda Jatim. Saat ini pihak polisi tengah mengembangkan dugaan adanya pelanggaran hukum atas jual beli lahan itu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ini juga tidak lepas dari status lahan,–meski pihak Dinas Dikbud sudah membayar lunas, namun hingga setahun lebih belum juga mengantongi dokumen atau sertifikat sebagai keabsahan kepemilihan atas lahan tersebut.
Tirto Adi, Kepala Dinas Dikbud Kab. Sidoarjo ketika dikonfirmasi dugaan adanya kejanggalan dan rekayasa dalam jual beli lahan itu, rupanya masih enggan memberi penjelasan hingga permasalahan bisa gamblang . Saat Berita Ini ditayangkan Kepala Dinas Dikbud Kab. Sidoarjo Tirto Adi Masih Enggan Menjawab.
Namun sejak berperkara di Polda Jatim,–selain menangani dugaan penipuan dan penggelapan, juga mengembangkan dugaan adanya pelanggaran hukum dalam proses jual beli itu membuat pihaknya mulai kelabakan.
Tirto Adi, sebagai pejabat yang terlibat langsung dalam jual beli itu sudah menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Informasinya, pada Senin (26/8) siang tadi, dia bersama Indar Hidayanti S.Si, M.T, Kabid PP Sarpras Dinas Dikbud Kab. Sidoarjo melakukan konfirmasi ke pihak notaris yang menangani jual beli lahan tersebut. Sebelumnya pihaknya telah berkirim surat ke Sugiono, yang berisi mempertanyakan penyelesaian dokumen kepemilikan yang sah dalam jual beli lahan tersebut.
Editor&publisher: Tim Investigasi
