PURWAKARTA | Kin.co.id – Pertemuan anggota Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dengan sejumlah Pejabat mulai dari Ketua DPR RI, Wakil Bupati dan Sekda Purwakarta di sebuah Cafe membicarakan soal DBHP dinilai tidak etis.
Badan Kehormatan (BK) DPR RI harus memeriksa Dedi Mulyadi yang lebih banyak beraktivitas di Purwakarta ketimbang di Kantor DPR RI
Sungguh ironis dan hanya terjadi di Purwakarta Anggota DPR RI memanggil sejumlah pejabat Purwakarta mulai dari Ketua DPRD,Wakil Bupati dan Sekda Purwakarta membahas soal kekisruhan DBHP disebuah cafe.
“Seakan Dedi Mulyadi kebakaran jenggot soal stidmen Bupati Purwakarta soal DBHP dan secara diam-diam panggil sekda dan wakil Bupati,”ungkap Ketua Pusat Pengkajian Pembangunan Purwakarta, Budi Pratama
Lebih lanjut menurutnya, jika Dedi Mulyadi mau memberikan klarifikasi seharusnya bisa melalui kegiatan dengar pendapat yang dilakukan DPRD Purwakarta bersama bupati, para Kepala Desa biar semua jelas duduk perkaranya dan siapa yang salah dan yang benar akan terungkap bukan dibahas di cafe dan ditayangkan dalam konten YouTube.
Budi Pratama berharap Badan Kehormatan DPR RI segera memeriksa Dedi Mulyadi sekalu anggota DPR RI yang selama ini banyak diam di Purwakarta ketimbang bekerja di gedung DPR RI. Dan Dedi Mulyadi banyak merongrong Pemkab Purwakarta yang sudah bukan haknya lagi.
“BK DPR RI harus segera panggil Dedi Mulyadi jika ada pelanggaran yang dilakukan segera proses,”kata Budi Pratama.
Dalam tayang YouTube tersebut Wakil Bupati Purwakarta H. Aming ngaku hanya menerima gaji dan tunjangan selama tiga bulan selama mendampingi Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.
“Ini pernyataan yang menarik dari Wakil Bupati yang harus dicermati dan bila perlu Aparat Penegak Hukum melakukan penyelidikan atas kasus H.aming tersebut,”ujarnya.
Budi Pratama juga meminta Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika segera memberikan teguran kepada Sekda atas kedatanganya ke Cafe memenuhi undangan anggota DPR RI dari komisi IV jika tidak meminta ijin Bupati terlebih dahulu terlebih yang dibahas di cafe tersebut persoalan yang kini tengah menjadi sorotan berbagai kalangan.
“Bupati Purwakarta diminta tegas memberikan teguran keras untuk memanggil Sekda dan sejumlah pejabat lainnya,jangan sampai ada pembelotan dan penghianatan dilingkungan pemda ,”tegasnya.