Kabupaten Tangerang | kin.co.id – Pelaksanaan proyek pembangunan dan peningkatan kualitas PSU Permukiman di Komplek Permata Balaraja, RW 001, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, mendapat sorotan tajam dari DPP BIAS Indonesia. Temuan di lapangan menunjukkan para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dalam standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Proyek yang menggunakan anggaran APBD-P Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 itu tercatat dilaksanakan oleh PT Putra Rajeg Abadi dengan nilai kontrak Rp187.630.000 dan waktu pengerjaan 45 hari kalender. Namun kondisi lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan tidak adanya penerapan standar keselamatan kerja yang memadai.
Ketua Umum DPP BIAS Indonesia menyampaikan respons tegas atas temuan tersebut. Ia menegaskan:
“Kami menemukan pekerja tidak menggunakan APD. Ini adalah pelanggaran serius terhadap aturan K3 dan tidak bisa dianggap hal sepele. Proyek pemerintah dibiayai oleh uang rakyat, sehingga pelaksana wajib menerapkan keselamatan kerja sesuai ketentuan.”
Ia menambahkan bahwa tidak boleh ada ketidakjelasan dalam struktur pelaksana proyek maupun dalam pelaksanaan teknisnya.
“Jika di papan proyek sudah jelas tercantum nama perusahaan, maka pelaksanaannya pun harus sesuai mekanisme kontrak yang sah. Tidak boleh ada praktik-praktik di luar aturan. Transparansi dan kepatuhan adalah keharusan,” ujarnya.
DPP BIAS Indonesia juga meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap proyek tersebut. Pengawasan dinilai perlu diperketat untuk mencegah pelanggaran serupa terulang.
Ketua Umum menegaskan bahwa lembaganya akan terus memantau dan mendokumentasikan perkembangan proyek, serta siap menyampaikan temuan ke aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.**
(@kin.co.id)