Bojonegoro | Kin.Co.Id — Proyek pembangunan Jembatan Sroyo–Banjar Anyar di Desa Sroyo kini tak lagi sekadar proyek infrastruktur desa. Ia berubah menjadi simbol tanda tanya besar atas tata kelola anggaran publik. Dengan nilai Rp2.062.764.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, proyek berukuran 12 x 6 meter itu justru menunjukkan progres yang dinilai jauh dari kata memadai.
Hampir empat bulan berlalu sejak pengerjaan dimulai pada November 2025. Kalender telah berganti ke tahun 2026. Namun fakta di lapangan berbicara lain: capaian fisik disebut belum menyentuh 30 persen. Di lokasi, pekerjaan masih berkutat pada penggalian pondasi dan rangkaian besi tulangan. Tidak tampak geliat percepatan. Tidak terlihat tanda-tanda pekerjaan memasuki fase struktural yang signifikan.
Pertanyaannya sederhana namun menghantam: ke mana larinya waktu dan bagaimana pola manajemen proyek ini dijalankan?
Nilai anggaran yang melampaui Rp2 miliar bukan angka kecil untuk skala pembangunan desa. Dengan nominal tersebut, publik wajar berharap perencanaan matang, jadwal kerja terukur, serta pengawasan teknis yang ketat. Namun lambannya progres justru memunculkan dugaan adanya persoalan serius—entah pada aspek perencanaan, pelaksanaan, atau pengendalian proyek.
Sejumlah warga menilai ada ketidaksesuaian antara besarnya dana dan capaian fisik di lapangan. Mereka khawatir, jika pengerjaan dipaksakan rampung dalam waktu singkat demi mengejar administrasi Tahun Anggaran 2025, kualitas konstruksi bisa menjadi korban.
“Jangan sampai yang dikejar hanya laporan selesai di atas kertas, tapi struktur di lapangan rapuh,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Sorotan tidak berhenti pada progres teknis. Transparansi menjadi isu sentral. Saat awak media mendatangi Kantor Desa Sroyo untuk meminta klarifikasi, Kepala Desa tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp juga belum membuahkan jawaban hingga berita ini diterbitkan. Ketiadaan penjelasan resmi justru mempertebal kecurigaan publik.
Dalam proyek yang menggunakan uang negara, diam bukanlah pilihan bijak.
Publik kini menuntut keterbukaan: berapa persen progres riil berdasarkan laporan resmi? Bagaimana mekanisme pencairan anggaran dilakukan? Apakah serapan dana sebanding dengan capaian fisik? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis di lapangan?
Desakan agar Inspektorat Kabupaten Bojonegoro turun tangan semakin menguat. Evaluasi menyeluruh dianggap penting, tidak hanya untuk memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga untuk menguji kualitas pelaksanaan dan integritas pengelolaan anggaran.
Proyek Jembatan Sroyo–Banjar Anyar seharusnya menjadi penghubung mobilitas warga, bukan menjadi jurang ketidakpercayaan antara pemerintah desa dan masyarakatnya sendiri. Infrastruktur desa dibangun untuk memperkuat akses ekonomi dan sosial, bukan untuk meninggalkan jejak polemik.
Kini, publik menunggu bukan sekadar janji percepatan, melainkan data terbuka, penjelasan rinci, dan komitmen nyata terhadap akuntabilitas. Karena setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat—dan rakyat berhak tahu bagaimana ia dibelanjakan.